TUGAS MANDIRI 5

 Analisis Kritis: Peran Generasi Muda dalam   Memperkuat Demokrasi

Partisipasi generasi muda menjadi salah satu elemen penting dalam penguatan demokrasi Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, meningkatnya akses informasi, serta dinamika politik yang semakin kompleks, kelompok milenial dan Gen Z kini memainkan peran strategis dalam menentukan arah demokrasi. Tulisan ini menganalisis bagaimana generasi muda berkontribusi dalam demokrasi melalui partisipasi politik dan gerakan sosial, dengan menggunakan teori Youth Political Participation dan Social Movement Theory sebagai landasan pembahasan.

Asumsi dan Titik Berangkat Argumen

Asumsi dasar dari pandangan bahwa generasi muda berperan penting dalam demokrasi adalah keyakinan bahwa mereka merupakan kelompok dengan tingkat literasi digital tinggi, pemikiran progresif, dan keberanian menuntut perubahan. Argumen ini juga berangkat dari realitas bahwa 52% pemilih Indonesia adalah kelompok umur muda. Namun, asumsi bahwa generasi muda otomatis peduli pada politik perlu dikritisi, karena tidak semua anak muda aktif atau tertarik pada isu demokrasi; sebagian justru apatis atau skeptis terhadap institusi politik formal.

Analisis Kritis dengan Kerangka SOAR

Strengths (Kekuatan):

Generasi muda memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menyuarakan aspirasi politik. Media sosial menjadi ruang deliberasi publik baru, tempat mereka mengkritisi kebijakan, menyebarkan kampanye, dan membangun kesadaran isu. Temuan Warburton (2024) menunjukkan bahwa partisipasi digital meningkatkan keterlibatan politik non-formal, seperti petisi online atau diskusi publik.

Opportunities (Peluang):
Gerakan sosial yang dipelopori anak muda—misalnya #ReformasiDikorupsi atau kampanye lingkungan—menunjukkan adanya peluang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas negara. Generasi muda juga dapat memanfaatkan ruang digital untuk mengatasi hambatan politik tradisional seperti akses elite atau hierarki usia.

Aspirations (Aspirasi):
Mayoritas generasi muda menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Aspirasi ini sejalan dengan teori Youth Political Participation, yang menyatakan bahwa partisipasi anak muda lebih efektif diwujudkan melalui bentuk-bentuk politik yang kreatif, non-konvensional, dan berbasis nilai moral.

Results (Hasil):

Meski banyak gerakan anak muda viral dan berdampak pada mobilisasi massa, hasil riil dalam kebijakan belum sepenuhnya konsisten. Sebagian gerakan memudar setelah momentum berlalu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan generasi muda perlu diikuti oleh strategi jangka panjang agar menghasilkan perubahan institusional, bukan hanya perubahan wacana.

Validitas Bukti dan Perspektif yang Terabaikan

Bukti bahwa anak muda aktif dalam demokrasi umumnya didasarkan pada data partisipasi digital, survei minat politik, atau viralnya gerakan sosial. Namun, data ini sering tidak mencerminkan partisipasi formal seperti masuk ke partai politik, menghadiri musyawarah warga, atau ikut organisasi masyarakat sipil. Perspektif dari anak muda pedesaan, non-digital, atau dari kelompok ekonomi bawah juga kerap terabaikan. Padahal, karakteristik dan hambatan politik mereka sangat berbeda dengan anak muda kota.

Kaitan dengan Realitas Demokrasi Indonesia

Aspinall (2023) menyebut bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan oligarki yang kuat. Dalam konteks ini, suara generasi muda menjadi penyeimbang yang penting karena mereka tidak memiliki beban politik masa lalu dan cenderung lebih kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ruang partisipasi politik sering masih didominasi elite, membuat anak muda kesulitan masuk ke sistem formal. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia membutuhkan mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan energi anak muda dapat berkontribusi secara berkelanjutan.

Implikasi Praktis

Jika dikelola dengan baik, partisipasi politik generasi muda dapat melahirkan budaya politik baru: lebih transparan, egaliter, dan berbasis data. Namun tanpa pendidikan politik yang kuat, partisipasi digital justru berisiko terjebak dalam superficial activism—ramai di media sosial namun tidak berdampak kebijakan. Oleh karena itu, pendidikan literasi politik, ruang dialog antargenerasi, dan inklusi anak muda dalam proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting.